LAPOR BUPATI

Menindaklanjuti laporan warga masyarakat terkait dengan pembangunan perumahan Candirejo Regendy. Plh. Lurah Candirejo sudah berkoordinasi dengan perangkat Kelurahan, LKMK dan RT RW setempat. Bahwasanya Lokasi perumahan terletak di wilayah RT 4 RW 2 Kel. Candirejo. Informasi dari sekertaris RW yg juga sekertaris RT Bp Fitri bahwasanya perumahan tsb belum memiliki ijin, untuk mendapatkan kepastiannya, kami mencoba menghubungi pihak pengembang lewat telp wa, namun tidak merespon. Sedangkan untuk saluran air informasi dari pak sekertaris RW sudah ada komunikasi dan sementara dari pihak pengembang menyediakan semacam bangunan resapan untuk jalur pembuangan air. Demikian informasi awal, untuk selanjutnya kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut dengan pihak pengembang agar supaya permasalahan ini segera teratasi.

Yth. Pelapor berikut kami sampaikan jawaban dari PDAM Kabupaten Semarang terkait laporan anda: Selamat pagi, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. kami telah melakukan pengecekan & tindak lanjut di rumah bapak pada tgl 13 Juni 2025 malam, untuk air terpantau sudah mengalir. Namun apabila aliran air di rumah bapak/ibu masih terkendala, dimohon untuk melapor di wa call center kami di nomor 081567811311. terimakasih

Yth. Pelapor berikut kami sampaikan jawaban dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang terkait pertanyaan anda: Sampai dengan saat ini di wilayah Kabupaten Semarang belum ada Tempat Pemanfaatan/Pemusnahan limbah elektronik ( Limbah B3 ). Yang bisa mengelola limbah B3 adalah Perusahaan Pengelola Limbah B3 yang mempunyai legalitas terkait kegiatan tersebut.

Yth. Pelapor berikut kami sampaikan laporan tindak lanjut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang terkait laporan pengaduan anda: Menindaklanjuti aduan warga Dusun Bodean Desa Klepu, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang adanya polusi udara ( bau yang sangat tidak enak ) yang berasal dari limbah PT Macroprima Panganutama yang berlokasi di samping pemukiman warga, kami dari Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Semarang pada hari Rabu, 11 Juni 2025 telah melakukan verifikasi lapangan ke tempat yang diadukan. Dari hasil verifikasi lapangan didapatkan bahwa bau tersebut berasal dari tumpukan sludge IPAL ( endapan limbah cair ) dari proses pengolahan air limbah. Tumpukan sludge IPAL ini dikarenakan terjadi jeda jadwal pengangkutan oleh vendor pengangkut / transporter ( ada transisi kerjasama transporter). Pada saat tim DLH Kabupaten Semarang melakukan verifikasi lapangan untuk jadwal pengangkutan sudah berjalan normal ( dilakukan setiap hari ) dan bau sudah tidak menyengat. Tim DLH Kabupaten Semarang menyampaikan : 1) Pelaku Usaha agar segera mengatur ulang jadwal pengambilan sludge IPAL dengan vendor pengangkut / transporter untuk menghindari adanya penumpukan sludge yang berpotensi menimbulkan bau dan lalat yang bisa mencemari udara lingkungan sekitar, karena letak IPAL berbatasan dengan pemukiman warga yang padat penduduknya. 2) Melakukan penanaman pohon bambu disepanjang pagar pembatas IPAL dengan tanah warga untuk meminimalisir bau limbah yang tertiup angin dan dapat mengganggu kualitas udara di pemukiman warga sekitar. 3) Pelaku Usaha/perusahaan agar tetap menjaga hubungan baik dengan warga masyarakat sekitar dan pemangku wilayah setempat. 4) Upaya perbaikan yang telah dilakukan agar dilaporkan ke DLH Kabupaten Semarang.

Jawaban dari Dinas Sosial Kabupaten Semarang: Selamat siang. Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 Tahun 2024, salah satu penyebab tidak bisa daftar atau menerima bansos adalah individu tidak ditemukan di alamat sesuai data kependudukan. Regulasi ini yang menyebabkan pihak Desa Doplang tidak bisa mendaftarkan bansos PKH dikarenakan tidak tinggal di Doplang tetapi di Salatiga. Terima kasih.

Selamat Pagi.. Terimakasih telah menghubungi Kami, persyaratan serta petunjuk teknis tentang SPMB tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 Pasal 17 Nomor 1 dan 2 dijelaskan bahwa : (1) Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili. (2) Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. penambahan anggota keluarga, selain calon Murid; b. pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau c. kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Semoga dapat membantu dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Terimaksih

Yth. Bapak/Ibu, Terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yakni Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimana salah satu isi dalam Permendagri tersebut menyebutkan pemberian besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Selamat siang, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Semarang belum mengakomodir pengajuan cuti secara elektronik. Semoga ke depannya hal ini dapat menjadi masukan dalam penggunaan sistem pengajuan cuti secara elektronik.

Selamat Pagi terimakasih telah menghubungi Kami. Hasil dari klarifikasi dan monev Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, perihal aduan yang saudara sampaikan,untuk Outing Class di TK Negeri Pembina Boto, ditiadakan. Masukan yang saudara sampaikan akan Kami kawal terus pelaksanaannya dalam kegiatan monitoring ke seluruh Satuan Pendidikan. Semoga dapat membantu, dan mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Terimakasih