LAPOR BUPATI

Selamat Siang, Yth. Wajib Pajak/Pelapor terima kasih atas informasinya dan mohon maaf atas ketidaknyamanan dalam pelayanan kami. Untuk saat ini sistem (website https://e-sppt.semarangkab.go.id/) sudah dapat diakses dengan semestinya serta pembayaran Pajak PBB-P2 melalui BRI sudah normal kembali. Terima Kasih.

Yth. Pelapor, Laporan Anda telah kami koordinasikan dengan PDAM Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti. PDAM menyampaikan tanggapan sebagai berikut: "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Terkait gangguan aliran air di wilayah Beji, akan segera kami tindaklanjuti. Untuk keperluan pengecekan lebih lanjut, mohon kesediaan Bapak/Ibu mengirimkan data diri berupa nama, nomor pelanggan, alamat, dan nomor HP melalui WhatsApp Call Center kami di 081567811311." Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Yth. Pelapor, Laporan Anda telah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikbudpora) Kabupaten Semarang untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan hasil koordinasi, untuk jenjang Universitas bukan merupakan kewenangan Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Terkait kebijakan pengunduran pembayaran, silakan dikomunikasikan langsung dengan pihak Universitas. Terima kasih.

Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Terkait kebutuhan visual untuk Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, dapat diakses melalui tautan berikut: https://s.id/DANUKOMINFO_MEDIAHUT80RI Semoga dapat membantu.

Terima kasih atas laporan yang disampaikan. Berikut penjelasan dari Dinas Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang. Untuk tampungan/tandon air bersih pasar bandarjo yang selalu meluber dikarenakan adanya kerusakan otomatis pemutus arus di pompa air. Hal ini sudah ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh Pengelola Pasar bandarjo dan Pengelola MCK. Terima kasih

Yth. Pelapor berikut kami sampaikan jawaban dari Kecamatan Suruh terkait pertanyaan anda : Perlu kami informasikan bahwa Surat Keputusan (SK) pemberhentian yang dimaksud sudah sejak lama kami ajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes). Namun hingga saat ini, SK tersebut belum diterbitkan. Kami akan segera melakukan pengecekan kembali ke Dispermasdes untuk mengetahui perkembangan proses penerbitannya. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesabarannya kami ucapkan terima kasih.

Yth. Pelapor, Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan. Menanggapi aduan terkait kondisi jalan berlubang di ruas Bedono – Sumowono, dapat kami informasikan bahwa perbaikan jalan tersebut direncanakan akan masuk dalam kegiatan Pemeliharaan Rutin Tahun 2025. Demikian disampaikan, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.

Berikut kami sampaikan jawaban dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang terkait pertanyaan anda: Saat ini Pemerintah akan menyelesaikan proses pengangkatan PPPK bagi peserta lulus PPPK tahap II paling lambat Oktober 2025. Setelah proses pengangkatan PPPK tahap II di seluruh instansi selesai, selanjutnya adalah proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu. Sesuai Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu disebutkan bahwa Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan bagi pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan ketentuan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Bagi peserta R4 yaitu pegawai non ASN yang tidak terdaftar di database BKN yang mengikuti seleksi PPPK tahap II, berdasarkan Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024 tentang Pengadaan PPPK Tahun 2024 dan Keputusan Menpan RB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Pengadaan PPPK JF Guru Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan menjadi PPPK Paruh Waktu", jika merujuk Keputusan Menpan RB ini maka dapat dipertimbangkan PPPK Paruh Waktu. Untuk kepastiannya masih menunggu kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Berikut kami sampaikan jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Menindaklanjuti hasil Inspeksi Lapangan Gabungan perihal tindak lanjut aduan masyarakat pada pelaku usaha Perumahan Candirejo Regency, pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 bersama ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut : 1. Kami telah melaksanakan Inspeksi Lapangan Gabungan pada pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 di Kelurahan Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat yang dihadiri oleh DPMPTSP Kabupaten Semarang bersama dengan DPU Kab. Semarang, DLH Kab. Semarang, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Semarang dan Kelurahan Candirejo, telah melakukan tindak lanjut bersama atas adanya aduan masyarakat; 2. Bahwa dari hasil Inspeksi Lapangan tersebut, kepada saudara kami himbau untuk: a. Pelaku usaha a.n PT Arhista Jaya Property agar segera memenuhi perizinan dasar PBG dan berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Semarang terkait kegiatan perumahan di Kawasan Perkebunan. b. Pelaku usaha a.n PT Arhista Jaya Property agar dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Semarang terkait perizinan lingkungan untuk kegiatan usaha perumahan. c. Pelaku usaha a.n PT Arhista Jaya Property agar tidak melakukan operasional kegiatan usaha di lapangan sampai dengan terpenuhinya seluruh perizinan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku

Yth. Pelapor, berikut kami sampaikan jawaban dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Semarang: Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saat ini, usulan terkait status kepegawaian tersebut akan dipertimbangkan untuk menjadi PPPK Paruh Waktu. Ke depan, PPPK Paruh Waktu dimungkinkan untuk diusulkan menjadi PPPK Penuh Waktu, dengan tetap memperhatikan ketersediaan formasi, anggaran, serta hasil evaluasi kinerja yang bersangkutan.