Target Perbaikan 10 Ribu RTLH Terlampaui

Diskominfo-Ungaran : Perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Semarang selama lima tahun terakhir tercatat sebanyak 11.600 unit. Dana perbaikan berasal dari pemerintah pusat, Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Semarang, dana desa serta dana CSR perusahaan. “Target yang ditentukan dalam RPJMD sebanyak 10 ribu titik. Capaian ini berkat kerja sama dan dukungan banyak pihak,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Heru Purwantoro saat laporan pada acara penyerahan bantuan keuangan APBD Kabupaten Semarang untuk perbaikan RTLH di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Selasa (1/12/2020).
Penyerahan bantuan keuangan RTLH diserahkan secara simbolis oleh Bupati H Mundjirin kepada tiga perwakilan warga.
Ditambahkan oleh Heru, bantuan RTLH dari APBD Kabupaten Semarang diberikan kepada warga berpenghasilan rendah maupun korban bencana alam. Pada tahun 2020 ini, ada seribu unit RTLH di 157 desa yang akan diperbaiki. Setiap warga penerima mendapat bantuan sebesar Rp10,150 juta. Tahun lalu, juga diperbaiki seribu RTLH dari dana APBD Kabupaten Semarang. Sedangkan rincian 11.600 RTLH yang diperbaiki dengan dana dari lima sumber dana pada tahun 2020 tercatat 2.358 unit, tahun 2019 sebanyak 2.608 unit, tahun 2018 ada 2.923 unit, tahun 2017 ada 2.754 unit dan 957 unit RTLH diperbaiki pada 2016. “Bantuan itu mampu menarik swadaya dari masyarakat sekeliling. Mereka berpartisipasi secara tanggung renteng membantu material, tenaga maupun konsumsi,” terang Heru.
Bupati H Mundjirin saat sambutan menegaskan Pemerintah terus berkomitmen membantu warga memiliki rumah layak huni. “Papan atau rumah merupakan kebutuhan pokok selain sandang dan pangan. Pemerintah akan terus membantu warga meningkatkan mutu rumah hunian,” tegasnya.
Tak hanya sebagai tempat tinggal, lanjut Bupati, rumah juga menjadi tempat berinteraksi sosial dan mendidik anak-anak. Rumah yang layak huni dan bermutu baik akan dapat menciptakan keluarga dan generasi penerus yang bermutu pula.
Terkait kelanjutan program ini, Bupati mengimbau instansi terkait untuk melakukan validasi data warga yang benar-benar membutuhkan. Sehingga nantinya bantuan dapat tepat sasaran.(*/junaedi)