Pungli Bisa Sebabkan Siswa Putus Sekolah

Diskominfo-Ungaran : Satuan tugas sapu bersih pungutan liat (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi unit pemberantasan pungutan (UPP) kepada seratus kepala sekolah menengah pertama. Acara dibuka oleh Bupati Semarang H Ngesti Nugraha di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Jumat (27/10/2023) siang.
Saat sambutan, Bupati mewanti-wanti kepala sekolah untuk tidak melakukan pungutan yang membebani para orang tua dan siswa. Menurutnya, Pemerintah telah memberikan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang telah dihitung matang untuk mencukupi kebutuhan pokok pendidikan siswa sekolah dasar dan menengah pertama. Jadi, tegasnya, seharusnya tidak ada lagi pungutan yang dibebankan. “Pemkab Semarang juga telah membantu beasiswa kepada siswa SD dan SMP. Upaya ini dalam rangka membantu mereka tetap bisa bersekolah. Jika ada pungutan liar dimungkinkan terjadi kasus putus sekolah,” tegasnya.
Alih-alih melakukan pungutan, para kepala sekolah diminta untuk memperhatikan para siswa yang kurang mampu. Tujuannya agar mereka tetap bisa menuntut ilmu.
Sementara itu Sekretaris Daerah Djarot Supriyoto yang menjadi salah satu narasumber pada sosialisasi mengimbau para kepala sekolah untuk tidak lagi melakukan pungutan tanpa dasar hukum. Sebagai salah satu penanggung jawab dalam satgas Saber Pungli, Sekda menegaskan pihak sekolah untuk melibatkan komite sekolah jika ingin meminta sumbangan dari orang tua atau wali murid. Sehingga dapat disepakati sumbangan yang tidak membebani.
Inspektur Kabupaten Semarang Sunarto melaporkan kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menciptakan pelayanan publik yang bebas pungutan liar di bidang pendidikan. Pihaknya juga menghadirkan narasumber dari Polres Semarang dan Kejaksaan Negeri.(*/junaedi)