MUDAH DIAKSES, JDIH KABUPATEN SEMARANG TERBAIK DI JATENG

DISKOMINFO-SEMARANG : Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) melakukan inovasi untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan informasi produk dan konsultasi hukum. Selain dapat diakses melalui website, juga dapat dilihat lewat perangkat android. “Kemudahan akses ini menjadi salah satu keunggulan JDIH Kabupaten Semarang sehingga ditetapkan sebagai yang terbaik di Jawa Tengah tahun 2019,” terang salah satu anggota tim penilai dari Biro Hukum Provinsi Jateng, Mulyono disela-sela penyerahan penghargaan JDIH terbaik dari Gubernur Jawa Tengah di Semarang, Kamis (15/6) pagi.

Penyerahan tropi penghargaan dan uang pembinaan diserahkan langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo kepada Bupati Semarang H Mundjirin usai upacara peringatan Hari Jadi ke-69 Provinsi Jawa Tengah di lapangan Simpang Lima Semarang.
Ditambahkan oleh Mulyono, pihaknya mengadakan evaluasi dan penilaian pengelolaan JDIH agar penyediaan informasi produk hukum daerah lebih bermutu. Pada tahun ini, ada lima Kabupaten/Kota yang dinilai baik. “Pengelola JDIH Kabupaten Semarang mampu memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Selain itu ada  inovasi penggunaan teknologi yang membuat masyarakat dapat mudah mengakses produk hukum. Itulah dasar penentuan menjadi yang terbaik,” katanya yang juga menjabat Kabag Pengawasan Produk Hukum Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Jateng itu.
Dia berharap inovasi yang dilakukan pengelola JDIH Kabupaten Semarang dapat ditiru oleh pengelola di Kabupaten/Kota yang lain. Sehingga pelayanan informasi produk hukum di Jawa Tengah lebih meningkat lagi.
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Semarang Wenny Maya Kartika menjelaskan inovasi pelayanan informasi lewat aplikasi android memang disediakan untuk mempermudah akses. Selain itu juga disiapkan pelayanan melalui website dan penyediaan ruang perpustakaan yang representatif. “Di website, Kami menyediakan informasi produk hukum dari peraturan daerah, peraturan Bupati hingga peraturan desa. Selain itu juga tersedia pelayanan konsultasi hukum secara digital. Ada pula ruang baca yang dirancang untuk kenyamanan pengguna baik dari SKPD maupun warga,” terangnya.
Untuk menjamin kenyamanan dan kesehatan pengguna perpustakaan, juga dilakukan proses fungisasi. Tujuannya juga untuk memusnahkan organisme perusak buku koleksi. Sebab ada koleksi buku berumur hampir dua ratus tahun berbahasa Belanda.
Terkait SDM, Wenny mengatakan Bagian Hukum menjalin kerja sama dengan instansi di tingkat regional maupun nasional untuk meningkatkan mutu individu petugas pengelola.(*/junaedi)