Pengeluaran Per Kapita Meningkat Di Tengah Kenaikan Angka Kemiskinan

Diskominfo-Ungaran : Kondisi sosial ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2021 mencatat hal ambigu. Pada saat jumlah warga miskin meningkat, pengeluaran per kapita justru . Tahun lalu tercatat jumlah penduduk miskin 83 ribu jiwa lebih atau 83,61 persen dari total jumlah penduduk satu juta lebih. Angka itu meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya 79.880 jiwa. Uniknya, pengeluaran per kapita di sesuaikan pada tahun 2021 mencapai Rp12 juta lebih. Tahun sebelumnya tercatat Rp11,9 juta lebih.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Barenlitbangda Totit F. Oktoriyanto menjelaskan kondisi tingkat kemiskinan berada di posisi ke tujuh se Jawa Tengah atau turun satu strip dibandingkan tahun lalu. Hal itu dipaparkannya saat acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang tahun 2023 di aula Kantor PP Paud dan Dikmas Jateng Jl Diponegoro, Ungaran, Kamis (27/1/2022) siang.
Hadir pada acara itu Bupati H Ngesti Nugraha, Ketua DPRD Bondang Maruto Hening, perwakilan Forkompimda, perwakilan anggota DPRD dan pimpinan SKPD. Selain itu juga diikuti secara daring oleh perwakilan Bappeda Kabupaten/Kota sekitar dan tokoh masyarakat.
Diterangkan lebih lanjut oleh Totit, dari hasil pencermatan kondisi sosial ekonomi tersebut prioritas pembangunan pada tahun 2022 dan 2023 diarahkan pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. “Prioritas pembangunan dalam dua tahun terakhir ini akan diprioritaskan pada pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu Bupati H Ngesti Nugraha berharap pertumbuhan ekonomi yang sempat terkontraksi -2,67 persen karena pandemi Covid-19 di tahun 2020 dapat membaik pada tahun 2022 ini. Apalagi kecenderungan positif pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 terlihat di tingkat nasional dan Jawa Tengah. Dia berharap pelaksanaan program pembangunan pada tahun 2022 dan rencana tahun 2023 tetap berfokus pada pemulihan ekonomi daerah yang berimbas pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. “Penentuan program dan kegiatan pembangunan agar menyentuh langsung warga miskin dan pengangguran,” pinta Bupati.
Sementara itu Ketua DPRD Bondan Maruto Hening saat sambutan meminta eksekutif memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan program pembangunan. Dia berharap hal itu dapat menciptakan proses pembangunan yang efektif namun efisien.
Berdasarkan catatan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Semarang, setelah proses konsultasi publik rancangan RKPD 2023 akan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Tahapan selanjutnya akan dikonsultasikan ke Pemprov Jawa Tengah. Seluruh proses penyusunan direncanakan rampung pada minggu pertama Juli 2022 ditandai penerbitan peraturan bupati tentang RKPD 2023.(*/junaedi)