Isu Ketimpangan Pembangunan Di Kabupaten Semarang Tak Lagi Relevan

Diskominfo-Ungaran : Bupati Semarang H Ngesti Nugraha menegaskan isu ketimpangan pembangunan di wilayah Utara dan Selatan Kabupaten Semarang akan semakin usang. Sebab berbagai pembangunan infrastruktur maupun sarana lainnya juga telah dilaksanakan di wilayah Selatan. “Secara bertahap stigma itu akan dihapus. Pembangunan akan merata di seluruh wilayah Kabupaten Semarang,” katanya saat membuka acara konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang tahun 2025 di aula Balai Bahasa Jawa Tengah di Ungaran, Kamis (25/1/2024) siang.
Menurut Bupati, Pemkab Semarang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah. Karenanya, tudingan kegiatan pembangunan lebih banyak berpusat di wilayah Utara sangat tidak relevan. Dicontohkan, pada tahun ini akan dimulai tahap studi kelayakan (feasibility study) dan penyusunan detail engineering design (DED) pembangunan rumah sakit umum daerah di lahan bekas UPTD Peternakan Mulyorejo, Desa Barukan, Tengaran. Tak hanya itu, di kawasan yang sama seluas kurang lebih 18 hektar itu juga akan dibangun pula mal pelayanan publik mini, agrowisata dan bumi perkemahan. Kawasan satelit terpadu itu juga akan dilengkapi prasarana jalan yang memadai didukung trayek angkutan umum. “Pada tahun 2025 nanti diharapkan sudah tersedia anggaran untuk pembangunan RSUD tahap awal,” terangnya.
Terkait konsultasi publik, Bupati berharap para pemangku kepentingan yang hadir dapat memberikan masukan dan saran untuk mematangkan perencanaan kerja di tahun 2025.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Baperinda) Muslih menjelaskan rencana pembangunan rumah sakit di Tengaran menjadi salah satu prioritas rencana pembangunan tahun 2025. Selain itu juga ada pembangunan sistem administrasi satu atap (Samsat) dan pembangunan akses jalan ke Mulyorejo. Ada pula penataan jalan Jenderal Sudirman Ambarawa dan pembuatan videotron. “Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi fokus utama pembangunan 2025. Ada pula meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan UMKM serta ekologi lingkungan,” terangnya.
Forum konsultasi publik diikuti 134 peserta terdiri dari perwakilan Forkompimda, perwakilan badan perencanaan daerah di kawasan Kedungsapur, pimpinan OPD terkait, tokoh masyarakat dan agama serta akademisi. (*/junaedi)